TIMESINDONESIA – TIMESINDONESIA, MALANG - Putusan Kementerian Hukum dan HAM yang mengakui kepengurusan kubu Agung Laksono, langsung ditindaklanjuti dengan konsolidasi ke seluruh DPD Golkar di daerah. Salah satu inisiasi datang dari Ketua Koordinator Wilayah Golkar Jatim, Ganjar Razuni, yang langsung melakukan penguatan kepada Golkar Kabupaten Malang.
Saat bertemu Ketua DPD Golkar Kabupaten Malang, Rendra Kresna, Ganjar menyebut sudah ada kesepahaman antara pihaknya dengan pengurus DPD Golkar Malang dalam menyikapi pengakuan pemerintah terhadap Kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.
“Pertemuan dengan pak Rendra salah satunya konsultasi untuk memperjuangkan almarhum Mas Isman, Komandan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) asal Malang, sebagai Pahlawan Nasional tahun ini. Kebetulan Mas Isman salah satu pendiri Kosgoro. Saya juga Ketua Tim Pengkaji dan Pengusul Gelar Daerah (PPGD),” kata Ganjar, dalam rilis yang diterima MALANGTIMES, malam ini.
Golkar pimpinan Agung Laksono, kata dia, menepis tudingan kubu Aburizal Bakrie yang menyebut Mahkamah Partai tidak independen. Menurut dia, Anggota Mahkamah Partai yang memutuskan Golkar versi Munas Ancol sebagai Kepengurusan yang sah dan legal merupakan Mahkamah Partai hasil Munas Riau. “Hakim Mahkamah Partai Golkar bukan versi Bali atau versi Ancol. Jadi aneh saja kalau dibilang tidak independen.”
Ia menambahkan, dikeluarkannya Surat Menkumham itu, maka otomatis Golkar pimpinan Agung Laksono memiliki otoritas penuh untuk segera melakukan konsolidasi dengan seluruh pengurus Golkar di daerah untuk melaksanakan musyawarah daerah (Musda) sebelum menggelar Musyawarah Nasional (Munas) yang lebih kondusif secepatnya pada Oktober 2016.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Publisher | : Satria Bagus |
