Peristiwa Daerah

Cemarkan Nama Baik, Kemendesa RI Polisikan LPD Sumenep

Kamis, 22 September 2016 - 16:35 | 139.00k
Inilah Ketua LPD Jatim Moh Arifin, yang menggelar Diklat Kilat mengatasnamakan Kemendesa RI. (foto dok TIMESIndonesia)
Inilah Ketua LPD Jatim Moh Arifin, yang menggelar Diklat Kilat mengatasnamakan Kemendesa RI. (foto dok TIMESIndonesia)

TIMESINDONESIA, SUMENEP – Pembohongan publik yang dilakukan Lembaga Penegak Demokrasi (LPD) Sumenep, Madura, Jawa Timur, dengan membuat kegiatan Diklat Kilat Pendamping Desa, dengan mengatasnamakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), membuat Kemendesa PDTT berang.

Sekretaris Jendral Kementerian Desa Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi mengatakan, kilat PD oleh LDP dengan mengatasnamakan Kemendesa RI telah merugikan nama baik institusi Kemendes RI.

BACA JUGA: Kemendesa PDTT Tidak Pernah Beri Rekomendasi Diklat Kilat PLD

Bahkan, lanjutnya, masyarakat umum yang telah mengikuti ikut dirugikan. Apalagi, informasinya, peserta yang mengikuti diklat kilat bodong itu, dijamin akan lulus sebagai Pendamping Desa.

”Lembaga tersebut (LPD Sumenep, Red) akan kami bawa ke jalur hukum, dan akan dilaporkan hari ini," tandas Sekretaris Jendral Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi, kepada wartawan TIMESIndonesia di Sumenep, Kamis (22/9/2016).

”Hari ini, kami telah memerintahkan kepala biro hukum kami untuk mengusut dan mempolisikan, oknum lembaga tersebut," sambungan.

Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu Lembaga Penegak Demokrasi (LPD) di Sumenep, mengatasnamakan Kementerian Desa (Kemendesa) RI menggelar diklat untuk pendamping desa se-Kabupaten Sumenep.

BACA JUGA: Kemendesa RI Bantah Diklat Kilat PD LPD Sumenep

Pelaksanaan diklat kilat sebagai pembekalan terhadap calon Tenaga Ahli (TA) dan Pendamping Desa (PD)  yang dilaksanakan LPD itu, juga mengatasnamakan sebagai mitra kerja KPK, dan digelar di aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep, Senin (19/9/2016).

Selain itu, salah satu pemateri, Hartadji mengaku sebagai staf khusus dari Kemendesa RI dan mendapatkan undangan secara pribadi, bukan usulan Kemendesa karena sebagai pembina LPD.

Sementara, Ketua DPW LPD Jawa Timur, Mohammad Arifin menjelaskan kegiatan tersebut sebagai pembekalan bagi anggota. Bukan anggota biasa, tetapi terpilih menjadi pemdamping desa.

”Kami undang pemateri dari Kemendes RI untuk memberikan pembekalan dan pelatihan bagi peserta yang sudah terdaftar sekitar 300 dari seleksi 3 bulan lalu,” kilah Arifin, waktu itu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES