Warga Miskin Penderita Kanker Ganas di Banyuwangi Butuh Bantuan

Sabtu, 16 Juli 2016 - 14:16 | 171.50k

Juminten, penderita kangker payudara ganas di Banyuwangi, yang tidak tersentuh perhatian pemerintah (Foto: Syamsul Arifin/ TIMESIndonesia)

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Nasib malang harus dialami, Juminten, penderita kanker payudara ganas di Dusun Krajan, Desa Bomo, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuh bulan dalam pesakitan, warga miskin ini sama sekali tak mendapat perhatian pemerintah daerah.

Akibatnya, untuk biaya pengobatan, sang suami, Syaiful, terpaksa menjual harta satu-satunya. Yakni tanah 9 kali 18 meter tempat berdirinya rumah.

"Terpaksa kami jual tanah ini dengan harga murah, 18 juta rupiah," katanya, Sabtu (16/7/2016).

Selain untuk pengobatan ke depan, Syaiful mengatakan uang itu juga untuk membayar utang berobat sebelumnya. Syaiful juga masih bingung untuk tempat tinggal karena tanah dan rumahnya sudah laku. "Saat ini masih diperbolehkan disini, besok-besok ya harus cari rumah lagi," ucapnya.

Lebih miris, meski kanker sudah dialami Juminten, sejak tujuh bulan, tak sekalipun perangkat desa setempat datang untuk menjenguk. Padahal, sudah dua bulan ini kondisi payudara sudah pecah sekitar 20 sentimeter dan mengeluarkan bau yang tidak sedap.

"Tidak mungkin perangkat desa tidak tahu, wong pak RT dan Kepala Dusun sering berada disekitar rumah Juminten," ucap salah satu warga.

Sebagai warga miskin, Juminten dan suami, sebenarnya tidak hanya berpangku tangan. Sedikit uang dari hasil suami bekerja sebagai buruh serabutan, selalu digunakan biaya berobat.

Namun, untuk kartu BPJS keluarga ini memang belum punya. Terganjal KTP sang suami yang masih belum pindah domisili dari daerah asalnya, Kelurahan Tukang Kayu, Banyuwangi. Kondisi tersebut dinilai sangat aneh, karena Juminten, adalah warga asli Desa Bomo. Tapi anehnya, tak sedikitpun Pemerintah Desa tergerak untuk membantu pengurusan.

Fenomena ini sangat disayangkan, apalagi Pemerintah Daerah Banyuwangi telah memiliki program BPJS untuk warga miskin yang dibiayai APBD. Nyatanya, hingga keluarga Juminten, menjual harta bendanya untuk berobat, dia tak pernah tersentuh hak pelayanan kesehatan yang dijanjikan Pemerintah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.