Ekspedisi Tim Dana Desa Kemendes Masuki Pulau Jawa

Jumat, 17 Juni 2016 - 01:11 | 69.37k

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar melepas kebrangkatan Tim Jelajah Desa Nusantara (Foto: kemendesa.go.id)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali menerjunkan tim Jelajah Desa Nusantara (JDN). Kali ini, JDN akan menelusuri Pulau Jawa setelah sebelumnya diadakan di Pulau Sulawesi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menjelaskan bahwa JDN merupakan terobosan sekaligus momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyaluran dana desa.

“Dana desa adalah komitmen pemerintah Jokowi-JK, sehingga kami akan terus menggiatkan beberapa kegiatan untuk mensosialisasikan terkait penyaluran dan penggunaan dana desa melalui beberapa terobosan seperti JDN,” ujar Marwan saat melepas tim JDN, Kamis (16/6/2016) di Kantor Kemendes PDTT Jakarta.

Dijelaskannya, rombongan tim JDN dari Kemendes PDTT ini, akan mengunjungi beberapa kabupaten untuk mengecek secara langsung penggunaan dan penyaluran dana desa di beberapa kabupaten di Pulau Jawa.

“Beberapa kabupaten yang akan disinggahi tim JDN, diantaranya Cirebon, Magelang, Trenggalek dan berakhir di Situbondo,” ujarnya.

Menteri Marwan menyampaikan, dana desa tahap pertama sudah disalurkan di beberapa daerah. Kabupaten Cirebon sudah disalurkan sebesar Rp 169.529.519.400 dan Kabupaten Magelang Rp 136.188.180.600. Selain itu, penyaluran di Kabupaten Trenggalek mencapai Rp 59.366.122.800 serta Kabupaten Situbondo Rp 52.476.166.800.

“Dengan tim (JDN) yang diturunkan, kami juga ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal, mengawasi dan berpartisipasi dalam penggunaan dana desa di desanya. Juga evaluasi penggunaan dana desa 2015 lalu, supaya pada tahun ini penggunaan yang tidak sesuai prioritas semakin minim,” tandasnya.

Menteri Marwan juga mengingatkan, Ramadhan ini menjadi momen untuk saling mengingatkan pentingnya transparansi dan keterbukaan.

“Pengelolaan dana desa harus terbuka karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Tanamkan paradigma baru pembangunan desa melalui prinsip Government, Movement, and Culture,” pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.