Tim JDN Kemendesa Sosialisasikan Dana Desa di Pulau Jawa

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kembali menyelenggarakan Jelajah Desa Nusantara (JDN) yang akan menelusuri pulau Jawa. Kegiatan JDN akan dimulai pada tanggal 16 hingga 20 Juni 2016. JDN di pulau Jawa merupakan rute kedua setelah sebelumnya diadakan di pulau Sulawesi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menjelaskan bahwa JDN merupakan terobosan sekaligus momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyaluran dana desa.

"Karena dana desa adalah komitmen pemerintah Jokowi-JK, sehingga kita akan terus menggiatkan beberapa kegiatan untuk mensosialisasikan terkait penyaluran dana desa dan penggunaan dana desa, melalui beberapa terobosan seperti JDN yang akan kita berangkatkan pada siang hario ini," ujar Menteri Marwan saat melepas tim JDN di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (16/5/2016).

Rombongan tim JDN, lanjutnya, akan mengunjungi beberapa kabupaten untuk mengecek secara langsung penggunaan dan penyaluran dana desa di beberapa kabupaten di pulau Jawa.

"Beberapa kabupaten yang akan disinggahi tim JDN, diantaranya adalah Kabupaten Cirebon, Magelang, Trenggalek dan akan berakhir di Situbondo," ujar Menteri Marwan.

Menteri Marwan menyatakan penyaluran dana desa tahap pertama sudah disalurkan di beberapa daerah. Kabupaten Cirebon sudah disalurkan sebesar Rp 169.529.519.400. Kabuapten Magelang sudah disalurkan sebesar Rp 136.188.180.600. Penyaluran di Kabupaten Trenggalek mencapai Rp 59.366.122.800, dan Kabupaten Situbondo telah disalurkan sebesar Rp. 52.476.166.800.

"Dengan tim, kita juga ingin mengajak masyarakat untnuk bersama-sama mengawal, mengawasi dan berpartisipasi dalam penggunaan dana desa di desanya. Juga evaluasi penggunaan dana desa 2015 lalu agar tahun ini  minim ada penggunaan yang tidak seseuai prioritas," kata Menteri Marwan

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Marwan juga mengingatkan bahwa momen Ramadhan ini menjadi momen bagi kita untuk saling mengingatkan pentingnya transparansi dan keterbukaan.

"Dalam konteks ini, pengelolaan dana desa harus terbuka karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, tanamkan paradigm baru pembangunan desa melalui prinsip Government, Movement, and Culture," tutupnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement