Undang-Undang di Indonesia Banyak yang Melenceng dari Pancasila

TIMESINDONESIA, JEMBER – Sejumlah Undang-undang di Indonesia dianggap masih melenceng dari semangat Pancasila. Karena, tak mengusung nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh dasar Negara tersebut. 

''Banyak sekali Undang-undang yang mengusung semangat liberalisasi dan privatisasi, misalnya undang undang privatisasi air dan penanaman modal,'' kata Aktifis Pergerakan Kebangsaan, Soeseno, saat menjadi pemateri dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Lintas Media (FWLM) Jember, di aula pemkab setempat, Sabtu (14/5/2016).

Menurut Soeseno, pancasila sebagai dasar negara, seharusnya mewujud dalam Undang-undang serta turunan peraturan pelaksana lainnya, seperti peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan daerah (Perda). PP maupun Perda seharusnya bermuara untuk kesejahteraan rakyat, bukan penguasaan asset negara yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. 

''Coba kita lihat saat ini, hanya 10 persen orang kaya Indonesia yang menguasai 70 persen kekayaan di negeri ini. Lantas dimana letak keadilan sosialnya?'' jelasnya. 

Kondisi yang demikian ini, sambung Soeseno, perlu ada upaya serius dari penyelenggara negara untuk menghidupkan ruh pancasila dalam setiap produk Undang-undang yang disahkan. Dengan demikian, apa yang menjadi ide dalam pancasila terwujud ke dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. 

''Karena negara juga harus menjamin bahwa yang diyakini rakyat (pancasila secara ideal) terwujud dan dilaksanakan oleh negara,'' tegasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement