Dibalik Koalisi PDIP-PKS dalam Pilkada Boyolali 2024

TIMESINDONESIA, BOYOLALI – Kabar mengejutkan dalam iklim politik Boyolali adalah terbentuknya kesepakatan koalisi baru antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Boyolali 2024. Padahal sebelumnya, PKS Boyolali begitu “mesra” bersama Partai Golkar, PKB dan Gerindra yang hendak mengusung Koalisi Boyolali Tersenyum dalam Pilkada Boyolali 2024. Para tokoh dan rakyat Boyolali banyak bertanya, ada apa dibalik koalisi PDIP-PKS dalam Pilkada Boyolali 2024 ini?

Dalam pandangan penulis, koalisi baru PDIP-PKS memang cukup menghentak publik sekaligus mematahkan mitos tidak mungkin bersatunya kekuatan nasionalis dan Islam moderat. Di Boyolali, memang ada keunikan politik lokal yang lebih dominan saat meraih kekuasaan daerah. Aktor politik lokal kakak dari mantan Bupati Boyolali Seno Samodro, yakni Seno Kusumoharjo atau yang dikenal Seno Gedhe kini mulai kehilangan rasa percaya dirinya. Upaya yang terus dilakukan meraih simpati dan bergandengan dengan PKS sebagai perlambang kekuatan politiknya mulai pudar. 

Suka atau tidak suka, keberadaan ketua PDIP Boyolali berada dibawah ketiak Seno Gedhe atau sebatas “bolo dupak” meraih kekuasaan politik lokal Boyolali. Konstelasi politik nasional saat ini membuat Seno Gedhe kian ciut nyali dalam menghadapi kontestasi pada pilkada Boyolali 2024. Bertubi-tubinya serangan politik menjadi lampu merah bagi kekuasaan Seno Gedhe saat ini bahwa politik one man show tidak bertahan lama dan lambat laun pasti diratakan dengan tanah. Daripada harus kembali menjadi gelandangan politik, pilihan rasional dengan membangun koalisi dengan PKS yang terkenal sebagai partai kader yang militan. 

Terbentuknya koalisi PDIP-PKS, Seno Gedhe berharap “kerajaan” kekuasaan di Boyolali tetap bertahan dari serangan lawan politiknya. Bisa jadi juga Seno Gedhe menganggap PKS sebagai sekutu militan yang lahir sebagai bayi suci yang lebih mudah dikibuli dengan cara koalisi. Seolah-olah, PKS akan mudah tunduk dengan PDIP cukup diberikan “gula-gula” dalam pilkada Boyolali 2024. Bisa jadi PDIP memberikan porsi lebih di jabatan legislatif maupun alokasi anggaran khusus sebagai kompensasi koalisi misalnya yang bisa menarik hati PKS supaya senantiasa mesra dengan penguasa saat ini. 

Wakil Bupati

Dalam pandangan penulis, langkah genit PKS Boyolali ini sah-sah saja dalam politik menuju Pilkada Boyolali 2024. Strategi PKS membangun irisan politik kanan kiri barangkali belajar dari masa lalu Pilkada Boyolali 2020 maupun sebelumnya yang selalu ketinggalan kereta. PKS tidak mau konyol lagi dan 2024 PKS mengambil posisi strategis dari oposisi ideologis menjadi oposisi yang mencari posisi. Apalagi PKS paham bahwa penguasa Boyolali kini sedang panik karena dibidik semua lini akibat kepongahan politik masa lalunya yang arogan dan penuh kesombongan. 

Adalah wajar nilai mahal dukungan politik PKS mestinya harus dikonkretkan dalam implementasi nyata. Barangkali, posisi wakil Bupati Boyolali menjadi target utama kader PKS yang harus dan perlu diperjuangkan. PKS Boyolali dengan kemampuan dan militansi kadernya layak bisa meraih posisi wakil Bupati bila bersanding dengan kandidat calon PDIP. Sebagai bukti nyata atas manifestasi dukungan politik, misalnya dari ketua PKS Boyolali layak diajukan sebagai calon wakil Bupati mendampingi calon PDIP Boyolali yang selama ini identik “boneka” mainan Seno Gedhe. 

Di sisi lain, PKS tidak perlu meninggalkan koalisi yang sebelumnya karena komunikasi politik harus terus dibangun sebagai bentuk kedewasaan politik PKS yang tidak lagi hitam putih. PKS juga harus mampu bernegosiasi dengan Koalisi Boyolali Tersenyum tentang posisinya secara jelas dan gamblang atas dukungan politiknya. Tidak salah bila PKS jujur atas masa lalunya yang sering ditinggal kereta teman koalisinya. Sehingga langkah PKS saat ini adalah wajar supaya menjadi pelajaran bagi siapapun yang menjadi teman koalisi. 

Sebaliknya, PKS Boyolali juga harus terus menegosiasikan posisi wakil Bupati dengan PDIP Boyolali. Langkah tiarap Seno Gedhe yang sedang menjadi target lawan politik berbagai lini, tak akan membuat maksimal gerakan politik yang massif dalam Pilkada Boyolali 2024. Apabila PKS tiba-tiba cabut dari koalisi dengan PDIP, maka kekuasaan Boyolali dipastikan bisa hilang dari genggaman tangan. Komandante PDIP Boyolali akan berpikir seribu kali untuk tidak mau menerima negosiasi PKS yang meminta jatah posisi wakil Bupati Boyolali.

Keberadaan PDIP Boyolali dengan kekuatan politik 36 kursi legislatif harusnya lebih percaya diri, tetapi kenyataan justru sebaliknya. Selain menciutnya nyali Seno Gedhe yang sudah kian menua, konstelasi politik nasional saat ini sedang mentarget keruntuhan penguasa Boyolali yang kini menjadi musuh bersama. Komandante PDIP Boyolali akan realistis dan tidak akan mau mati konyol, sehingga sangat butuh energi baru PKS sebagai pagar betis lapis kedua untuk mempertahankan kekuasaannya. Beranikah PDIP Boyolali melenggang sendiri tanpa koalisi? Tentu tidak akan berani dalam Pilkada Boyolali 2024 ini. 

Lantas, posisi PKS menjadi strategis baik dari sudut pandang PDIP maupun Koalisi Boyolali Tersenyum. PKS Boyolali bisa membuat Pilkada Boyolali 2024 melawan kotak kosong. Begitu pula posisi PKS Boyolali bisa meruntuhkan hegemoni kekuasaan politik rezim penguasa Boyolali saat ini. Bahkan, posisi PKS Boyolali bisa saja membuat lebih panjang usia rezim penguasa Boyolali untuk tidak kembali menjadi para gelandangan politik. Beranikah PKS Boyolali mendeklarasikan bila siapapun koalisinya, wakilnya tetap dari PKS? 

***

*) Oleh : Dr. Bramastia, M.Pd, Direktur Boyolali Research and Analysis Movement Society (BRAMS) Institute

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement